Izin Pelepasan Sudah di Keluarkan
Pemda Siap Bentuk Tim Aprisial Untuk Ganti Rugi di Kawasan Tekhnopolitan
Penulis: Koto | Jumat, 01 Mei 2015 | 08:57 WIB Dibaca: 793 kali

Jakarta

Proses percepatan pembangunan kabupaten Pelalawan yang direncanakan bergerak dibidang industri hilir dan juga sekaligus pembangunan kawasan  pendidikan pendidikan yang sebelumnya terhalang oleh dikeluarkannya izin pelepasan kawan hutan yang akan dijadikan tempat lokasi tersebut, akhirnya saat ini Pemda Pelalawan berhasil memperoleh izin pelepasan kawan tersebut.

Setelah Menunggu Tiga Tahun lamanya guna memproses perizinan pelepasan kawasan hutan produksi yang ada diwilayah kecamatan Langgam, akhirnya Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) mengeluarkan SK Pelepasan Kawasan hutan yang di maksud untuk dijadikan sebagai kawasan Teknopolitan.


Lewat Proses panjang dan berliku Pemerintah Kabupaten untuk merealisasikan program Teknopilitan akhirnya membuahkan hasil. Pada tanggal 23 April lalu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesi  Frangky Sibarani akhirnya mengeluarkan izin tersebut dengan dibuktikan dikeluarkan Surat Keputusan (SK) pelepasan kawasan Hutan Produksi untuk kawasan Teknopiltan ini.

Menyikapi hal ini Bupati Pelalawan HM Harris didampingi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pelalawan, Hambali Sujatma, Rabu (29/5) langsung memberikan keterangan pers kepada sejumlah awak media di Jakarta terkait sudah dikantonginya, SK dari BKPM-RI ini.

Menurut Harris, sehari kemarin dia langsung memerintahkan Kadishutbun, Hambali mengambil langsung SK di BKPM-RI."Alhamdulillah, SK terhadap pelepasan kawasan ini, sudah kita kantongi. Kemarin pak Hambali mengambil, sendiri SK tersebut," terang Harris seraya menunjukkan SK yang berjumlah lima lembar itu.

Dikatakan Harris, SK dengan nomor: 1/1/PKH/D/2015 perihal, keputusan Kepala Badan Koorninasi Penanaman Modal, tentang pelepasan sebagian hutan yang dapat dikonversi untuk pembanguan teknopolitan, atas nama bupati  Pelalawan Provinsi Riau. Dalam SK itu, diberikan pelepasan lahan seluas 3.393 hektar."Dengan mengantongi SK dari BKPM ini, sudah ada kepastian hukum terhadap pembangunan kawasan Teknopolitan," imbuhnya.

Dengan di dapatkannya legalitas, kawasan teknopolitan ini, langkah pemkab Pelalawan selanjutnya kata Harris, pihaknya akan  membentuk tim Aprisial. Tim ini terdiri dari, berbagai instansi terkait. Meliputi, kejaksaan, BPKP, BPN, Kehutanan Perkebunan dan serta sejumlah instansi terkait.

Dibentuknya tim Apresial ini, bertujuan untuk, menentukan dan menetapkan harga  ganti rugi tanaman beserta bangunan yang berada di atas kawasan Teknopolitan serta konsep pembangunan nya. Terkait dua, proyek multy year Pemkab Pelalawan di kawasan Teknopilatan kata Harris sudah bisa dilanjutkan. "Kemarin kan, dua proyek multi years disini terkendala, legalitas lahan. Sekarang semuanya sudah oke," tandasnya, jadi kemungkinan tahap awalnya ya kita upayakan untuk proses ganti rugi tanamana dan bangunan masyarakat yang ada di kawasan tersebut sebelum melaksanakan pembangunannya," terang Harris. (GR.01)

[ Kembali ]
Berita Terkini
15:47 Asap dan abu ….. PMKS Satu Buatan PT.Inti Indosawit Subur Meresahkan Warga
17:07 “ BAYU “ … Usaha saya resmi…Didepan rumah sendiri…
19:36 Ketua KUD BHAKTI MANDIRI Larang “ BAYU “ Buka Usaha
23:43 Peringati HGN dan HUT PGRI ke 70 di Kuala Kampar, Ini yang disampakkan Bupati Harris
23:03 Kebijakan Pendidikan gratis Pelalawan, Langkah Strategis Melahirkan SDM Berkualitas
21:30 Siapa Bupati Kabupaten Pelalawan 2016 - 2021 ……. ?
04:44 Distamben dan BUMD Wujudkan Mimpi Pelalawan Terang
10:40 Maknai Perayaan Setiap Tahun di Usianya ke 16
08:30 Pembangunan 155 Rumah Layak Huni Tahun Ini Siap Direalisasikan
22:04 HUT Ke 70 Republik Indonesia di Kabupaten Pelalawan
20:23 Deklarasi H.HARIS dan ZARDEWAN Dilapangan bola Pkl.Kerinci
12:00 RSUD Selasih Sebagai Pusat Rujukan Empat Wilayah
Indeks Berita Indeks Headline Indeks Terpopuler Redaksi
© 2008 All Rights Reserved | Gemuruhriau