Telkomsel Klaim Belum Terima Permintaan Lapor Penyadapan
Penulis: Kompas.com | Senin, 16 Maret 2015 | 11:55 WIB Dibaca: 639 kali

Ilustrasi
BANDUNG, KOMPAS.com - Belakangan muncul dokumen-dokumen yang mengungkap penyadapan pada operator layanan telekomunikasi Indonesia. Tak hanya penyadapan terhadap kartu SIM buatan Gemalto yang digunakan lebih dari 450 operator di seluh dunia. Secara spesifik, Telkomsel dilaporkan telah disadap oleh pemerintah Selandia Baru. Untuk mengklarifikasi hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), bersama Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengimbau para operator untuk menyerahkan laporan investigasi ihwal penyadapan yang terjadi. Senin besok, 16 Maret 2015, para operator yang dipanggil untuk menyerahkan hasil investigasinya antara lain Telkomsel, Indosat, XL Axiata, Tri, Smartfren, dan Esia. Menanggapi hal ini, Direktur Utama Telkomsel Ririek Ardiansyah mengaku belum menerima permintaan Kemenkominfo terkait penyadapan yang diduga menyerang layanannya. "Saya belum terima sama sekali," kata Ririek saat ditemui di acara perilisan jaringan Telkomsel 4G LTE, Minggu (15/3/2015) di Trans Studio Bandung. Ketika dikonfirmasi terkait kebenaran dokumen penyadapan Telkomsel, Ririek pun menampik. "Itu kan klaim dari sana, kami selalu menjaga keamanan pelanggan dan mengikuti aturan Undang-undang yang berlaku," Ririek menjelaskan. Seperti diketahui, praktik penyadapan Telkomsel oleh Selandia Baru sudah dibeberkan sejak tahun lalu oleh mantan pegawai NSA Edward Snowden. Setelah terabaikan, media di Australia kembali mengangkat isu ini. Menangkis dokumen tersebut, Telkomsel mengklaim selalu melakukan upaya perlindungan pelanggan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam hal penyadapan, Telkomsel merujuk pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2006 mengenai lawful interception, atau penyadapan secara sah. Penyadapan yang sah tersebut dilakukan jika dibutuhkan dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan terhadap suatu tindak pidana. Dalam rangka pelaksanaan peraturan menteri tersebut, Telkomsel juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan penegak hukum yang sah.
[ Kembali ]
Berita Terkini
15:47 Asap dan abu ….. PMKS Satu Buatan PT.Inti Indosawit Subur Meresahkan Warga
17:07 “ BAYU “ … Usaha saya resmi…Didepan rumah sendiri…
19:36 Ketua KUD BHAKTI MANDIRI Larang “ BAYU “ Buka Usaha
23:43 Peringati HGN dan HUT PGRI ke 70 di Kuala Kampar, Ini yang disampakkan Bupati Harris
23:03 Kebijakan Pendidikan gratis Pelalawan, Langkah Strategis Melahirkan SDM Berkualitas
21:30 Siapa Bupati Kabupaten Pelalawan 2016 - 2021 ……. ?
04:44 Distamben dan BUMD Wujudkan Mimpi Pelalawan Terang
10:40 Maknai Perayaan Setiap Tahun di Usianya ke 16
08:30 Pembangunan 155 Rumah Layak Huni Tahun Ini Siap Direalisasikan
22:04 HUT Ke 70 Republik Indonesia di Kabupaten Pelalawan
20:23 Deklarasi H.HARIS dan ZARDEWAN Dilapangan bola Pkl.Kerinci
12:00 RSUD Selasih Sebagai Pusat Rujukan Empat Wilayah
Indeks Berita Indeks Headline Indeks Terpopuler Redaksi
© 2008 All Rights Reserved | Gemuruhriau